Jurnalkitaplus - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024, konsolidasi kekuasaan melalui pendekatan populisme dan sentralisasi makin terasa. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengedepankan solusi berbasis ekonomi politik terpimpin, terinspirasi dari gagasan yang selama ini ia tuangkan dalam buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Prabowo menyoroti kebocoran kekayaan negara yang menurutnya mencapai Rp 2.300 triliun pada periode 2004-2013 serta dominasi sistem ekonomi pasar dan korupsi sebagai pemicu utama kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Serangkaian program seperti pembentukan induk BUMN Danantara dan peluncuran ribuan koperasi merah putih digagas mengikuti model kapitalisme negara ala Cina, yang disebut Prabowo selaras dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan ini, menurut pengamat, bukan hanya memperkuat peran negara, melainkan juga berpotensi melanggengkan oligarki dan mengikis kepercayaan investor.
Secara politik, Prabowo membangun koalisi sangat besar. Kekuasaan di parlemen condong dikendalikan oleh loyalis Gerindra, sehingga program-program populis seperti makan bergizi gratis dan anggaran jumbo koperasi mudah lolos, meski luput dari mekanisme pengawasan yang memadai. DPR “dimanjakan” fasilitas serta kenaikan tunjangan, sementara pemangkasan anggaran atas nama efisiensi minim perlawanan.
Sistem checks and balances yang lemah makin terasa dengan melemahnya independensi KPK dan Bank Indonesia yang diarahkan untuk mendukung agenda pertumbuhan pemerintah. Pemerintah juga terus menambah utang untuk membiayai program prioritas, merujuk pada saran Ray Dalio agar utang dipakai untuk sektor produktif. Namun, membengkaknya rasio utang mendatangkan kritik bahwa krisis ekonomi dan sosial berpotensi membayangi riwayat pemerintahan ini.
Di sisi lain, protes publik, termasuk demonstrasi besar pada Agustus 2025, tidak direspon dengan introspeksi, melainkan dihadapi dengan seruan loyalitas dan penguatan posisi Prabowo lewat pelibatan militer dalam berbagai sektor. Para pengamat melihat konsolidasi kekuasaan ini semakin mendekatkan Indonesia pada model negara otoritarian dengan ciri pengerahan militer, pengawasan informasi yang ketat, dan tertutupnya akses elite pada informasi kritis.
Setahun kepemimpinan Prabowo Subianto dicatat sebagai periode konsolidasi Indonesia terpimpin: ekonomi dan politik dikendalikan dari pusat kekuasaan, potensi inovasi dan pengawasan melemah, dan ruang gerak masyarakat sipil makin terbatas. Indonesia memasuki babak baru, antara harapan penyelesaian problem mendasar dan bayang-bayang otoritarianisme yang kian nyata.
Artikel ini merupakan rangkuman artikel yang tayang di laman Tempo Mingguan dengan judul : Setahun Konsolidasi Otoritarian